nggak enak ama tetangga

Salah satu jurus pemerintah dalam memerangi korupsi adalah dengan menaikkan gaji PNS. Departemen Keuangan adalah lembaga yang paling duluan naikin gaji/tunjangan pegawainya (denger-denger ada yang total take-home pay nya naik ampe 5 kali lipat). Tidak Cuma itu, Ibu Menteri Keuangan juga melakukan reorganisasi Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok .

Boleh dibilang, sudah hampir setahun ini, tugas pelayanan Bea Cukai di Tanjung Priok dilakukan oleh tenaga-tenaga yang masih segar dengan renumerasi yang relatif lebih memberikan kenyamanan ketimbang paket lama. Singkat kata, kantor BC di Priok itu mestinya sudah corruption free, tapi lihatlah apa yang terjadi, “buah semangka berdaun sirih”, kemarin kita mendengar keberhasilan KPK menemukan indikasi suap-suapan di Bea Cukai Priok, yang katanya dalam satu hari saja bisa terkumpul 500 juta rupiah (satu hari bok!).

Di satu sisi kita mendengar keberhasilan pemberantasan korupsi, di sisi lain kita juga mendengar kegagalan pemberantasan korupsi. Supaya nggak bingung, headlines di koran-koran mungkin harus ditulis seperti ini: “KPK berhasil membongkar praktek korupsi di instansi yang sudah direhab corruption free”.

Waktu merekrut KPU BC Tanjung Priok, Ibu Menteri bilang: “Susah nyari orang jujur, berintegritas tinggi dan profesional”.

Saya juga heran, orang ekonomi pembangunan kayak ibu Sri Mulyani mestinya tahu betul bahwa thesis-thesis nya pemenang Nobel ekonomi selalu menganggap manusia itu punya self-interest dan cenderung tidak jujur.

He he… lagi-lagi “akhlak jujur” dijadikan prasyarat pemerintahan yang bebas korupsi. Dari ucapan ibu itu saja, sudah bisa diduga programnya akan gagal, mengapa begitu? Karena ya itu tadi; perilaku ekonomi manusia selalu mengutamakan rationalitas ketimbang kejujuran. Orang-orang yang sekarang bekerja di BC Priok adalah orang-orang yang berhasil mengelabuhi tim rekruitmen nya Dep Keu. Mereka itu udah sukses pura-pura jadi orang jujur dihadapan ibu menteri yang termasuk makhluk Tuhan paling sexy di jajaran kabinet 2008.

Mengulang tulisan saya sebelumnya; apa susahnya sih mengakui bahwa pada dasarnya manusia itu utility maximizer. Problem yang kita hadapi sekarang ini adalah; mengapa kita ini mudah sekali mengajak atau diajak untuk melakukan korupsi. Mari kita lihat itu sebagai persoalan sosial, jangan lagi mengeluh susah nyari orang jujur (kalo saya sih mendingan nyari orang yang gampang malu, dari pada orang jujur…).

Dalam sistem yang sudah menerapkan transparansi, korupsi tidak mungkin dilakukan seorang diri, sang pengkhianat harus mengajak orang lain untuk memuluskan rencana khianatnya atau membungkam orang lain agar tidak ngomong ke polisi.

Kalau mau lebih ekstrim lagi, jika sekarang ini ada kasus korupsi yang terpidananya cuma satu, maka kasus itu layak dibuka lagi, karena dari situ kita bisa belajar; apakah kita sudah on the right track dalam menerapkan good governance.

Temuan KPK di Priok adalah amplop-amplop yang berisi uang jutaan rupiah. Importir yang mau nyelipin amplop mestinya mikir bahwa perbuatannya itu sangat ber-risiko, karena bukan tidak mungkin petugas yang menerima amplop malah tersinggung lalu mencak-mencak didepan banyak orang sambil nuding-nuding jidatnya si pengusaha, lalu lapor ke polisi. Dalam masyarakat yang sehat, risiko semacam itu adalah risiko yang paling wajar. Temuan KPK itu merupakan bukti bahwa kondisi masyarakat kita memang tidak sehat, padahal secara individu, petugas di Priok itu sudah lolos kualifikasi jujur nya Dep Keu.

Mengapa penerima amplop idealnya harus mencak-mencak sama pemberi amplop? Jawaban singkatnya karena ada perasaan “nggak enak sama tetangga”.

Kita ini bisa sukarela kerja bakti bersihin got di kampung semata-mata karena nggak enak sama tetangga. Tertib antri dan tidak menyerobot sebenarnya juga karena perasaan “nggak enak sama yang lain”. Suka atau tidak, perasaan itu lebih ampuh mencegah kita bertindak anti sosial ketimbang khotbahnya ustadz tentang akhlak yang mulia. Secara umum, manusia itu lebih takut pada ganjaran immediate (dipelototin orang banyak) ketimbang ganjaran afterlife (masuk neraka).

Saya pernah dikirimi presentation slide tentang leadership dari sebuah lembaga pendidikan management. Disitu dijelaskan ada dua jenis kepemimpinan; pemimpin demokratis seperti pemimpin grup musik jazz dan pemimpin diktator seperti konduktor orkestra. Setengah harian saya berdebat sama teman yang ngirim materi itu. Masalahnya; bagi saya konduktor orkestra bukanlah contoh dictatorship, karena sang konduktor hanya memberikan petunjuk/referensi/aba-aba agar semua bunyi bisa harmonis. Pemusiknya patuh dengan aba-aba bukan karena takut dipecat konduktor, tapi karena nggak enak sama pemain lainnya. Semua yang ada disitu sepakat untuk menghasilkan musik yang enak didengar, kalo ada yang aneh sendiri maka dia sudah mengkhianati tujuan bersama. Gara-gara satu orang, semuanya dirugikan, pada dasarnya setiap orang tidak mau berada pada posisi itu. Setiap individu membutuhkan referensi konduktor supaya dia tidak pelototin sesama pemain musik.

Begitu juga dengan traffic light di persimpangan. Lampu itu cuma sekedar aba-aba agar semua kendaraan bisa melewati persimpangan dengan harmonis. Pengendara mau mematuhi lampu, (mestinya) semata-mata karena soal nggak enak sama pengendara lain, bukan karena takut ditangkep polisi.

Di Jakarta, pelanggaran rambu biasanya hanya terjadi jika disitu tidak ada polisi. Masyarakat hanya patuh jika ada pak polisi, bukan karena takut dipelototin orang lain. Harus kita akui, saat ini kita berada dalam lingkungan dimana setiap anggota masyarakat tidak pernah jadi “polisi” bagi anggota masyarakat yang lain. Yang saya maksud menjadi polisi disini adalah menunjukkan sikap keberatan, menegur atau kalau perlu memberikan sanksi sosial berupa pengucilan, dan cukup sampai disitu sama sekali bukan main hakim sendiri terus gebukin orang. Mengernyitkan dahi, melotot atau geleng-geleng kepala merupakan gesture untuk menunjukkan keberatan kita terhadap mereka-mereka yang abusing the system.

Entah mengapa kita cenderung menganggap pengemudi lain sebagai saingan bukan sebagai teman senasib sama-sama penduduk Jakarta. Seakan-akan begitu masuk ke dalam mobil (apalagi yang berkaca gelap) kita langsung jadi anonym. Salah satu advantage nya jadi anonym adalah immediate consequences nya nihil, tidak ada lagi tuh perasaan nggak enak sama tetangga.

Temen debat saya yang ngeyelan itu protes, menurutnya jika mengadopsi jalan pikiran saya, maka pada malam-malam buta dan tidak ada kendaraan lain, seorang pengendara boleh-boleh saja menerobos lampu merah, karena dalam keadaan sendirian dia tidak perlu punya perasaan nggak enak sama tetangga. Saya balik bertanya: “kalau kamu main gitar sendirian, kamu perlu konduktor nggak?”

Dalam masyarakat yang tidak bisa self-policing, satu-satunya harapan menciptakan sistem yang tidak korup adalah dengan menyediakan 1 polisi untuk 1 warga, sesuatu yang jelas tidak mungkin, apalagi polisinya juga harus berhati-nurani sebersih kapas kayak malaikat, tambah nggak mungkin lagi kan.

Sepanjang tidak ada usaha menyembuhkan penyakitnya, maka KPK harus secara reguler melakukan penggeledahan mendadak ke semua instansi pemerintah (ini sarua bae dengan 1 polisi untuk 1 warga, dimana semua orang yang berada disitu tidak bisa jadi “polisi” bagi orang lain).

Seperti yang sudah kita pahami, sesuatu bisa menjadi barang dagangan (bisa diperjual belikan) jika ada yang membutuhkan dan ketersediaanya tidak berlimpah (scarce). Pisang goreng bisa jadi barang dagangan karena ada yang membutuhkan dan ketersediaannya tidak berlimpah. Udara tidak diperjual-belikan karena keberadaannya berlimpah, meskipun dibutuhkan semua orang.

Dalam instansi pemerintah, apalagi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, tidak ada direct link antara kepuasan pelanggan dengan performance instansi yang bersangkutan. Reward atau gaji public servantnya tidak pernah diukur dari kepuasan pelanggan. Dalam situasi seperti ini, godaan menciptakan artificial scarcity sangat besar. Sesuatu yang tadinya berlimpah bisa dibikin langka artificially. Mantera sakti yang biasa dipakai para public servant adalah “kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah”. Pelayanan cepat yang tadinya berlimpah dan gratis, tiba-tiba menjadi barang langka yang bisa diperjual-belikan. Amplop-amplop yang bertebaran di Priok itu merupakan bagian dari jual-beli pelayanan cepat. Tampaknya, menciptakan artificial scarcity tidak pernah dianggap sebagai perbuatan khianat yang memalukan. Faktanya memang tidak pernah ada orang yang melotot atau geleng-geleng kepala menyaksikan ulah para pelaku khianat di Priok itu

Berjualan di trotoar termasuk perbuatan memonopoli fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Pada kenyataannya kita juga tidak pernah ngomel-ngomel atau melotot kepada para pedagang kaki lima. Di Glodok, pedagang VCD bajakan yang menyita setengah badan jalan umum bahkan lebih galak dari pada pengguna jalan. Bahkan kalau mau jujur, pedagang-pedagang tersebut bisa ada disitu justru karena ada customernya yang tidak lain bagian dari masyarakat juga. Masyarakat kita tidak berdaya menertibkan dirinya sendiri. Jika keadaannya seperti itu maka satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman adalah operasi penertiban aparat pemda, lagi-lagi solusi 1 polisi untuk 1 warga. Penciptaan artificial scarcity di loket-loket pemerintah seperti di Bea Cukai sudah sampai pada level itu. Pihak lain yang mestinya berada pada sisi counter dalam skema checks and balances justru malah dengan senang hati menjadi customer pelayanan cepat.

Untuk kesekian kalinya, mari kita lupakan masalah akhlak individu per individu, mari kita benahi nilai-nilai dalam masyarakat. Bahwa sebagai anggota masyarakat, kita harus malu dan punya perasaan nggak enak sama tetangga kalo melakukan perbuatan mengkhianati kesepakatan bersama. Kunci sukses pemberantasan korupsi bukan pada KPK, tapi pada diri kita sendiri. Perasaan nggak enak sama tetangga bisa menjadikan setiap orang “polisi” bagi setiap orang, dia bisa mendorong tumbuhnya self-policing society. Pemerintah/KPK bisa memfasilitasi masyarakat dalam membenahi kurikulum sekolah dan kampanye lewat media.