golput

Dari sekian kali Pemilu, saya mungkin lebih sering GolPut nya ketimbang nyoblos. Bukan karena ngambek atau punya agenda khusus, biasanya pada saat hari pencoblosan tiba, selalu saja muncul alasan-alasan untuk lebih mengutamakan kegiatan lain, entah itu ngerjain tugas kantor atau jalan-jalan sama anak-isteri.

Kalaupun saya mutusin untuk nyoblos, itu saya anggap bagian dari silaturahmi dengan tetangga. Cuma itu manfaat yang bisa langsung saya rasakan. Anjuran pemerintah: “suara anda menentukan” sama sekali nggak ada efek nya buat saya. Gimana mau ngefek, wong saya nyoblos atau tidak hasil pemilunya tetap sama.

Dalam Pemilu, suara saya cuma sebutir pasir di lantai samudera. Suara saya hanya akan berpengaruh jika persaingan kandidatnya sedemikian ketat sehingga di akhir penghitungan pemenangnya harus ditentukan oleh satu kartu suara. Ya… hanya dalam keadaan seperti itulah, suara saya yang cuma sebutir itu ada impactnya. Dalam pilpres yang lalu, saya nyoblos atau tidak, pemenangnya tetap SBY. Saya curang nyoblos dua kali pun tetap SBY yang menang, jadi untuk apa saya buang ongkos ikutan nyoblos?

Jika si GolBlos (golongan nyoblos) harus meluangkan waktu mempelajari latar belakang capres, pergi ke TPS lalu menunggu giliran dipanggil, saya tetap punya waktu utuh untuk cari makan atau cari hiburan.

Seperti saya bilang, suara saya hanya akan berpengaruh jika perolehan suara masing-masing kandidat cuma berselisih satu suara. Yang sekarang jadi pertanyaan: mungkinkah selisih satu suara itu terjadi?
Sepanjang umur demokrasi, hal itu tidak pernah terjadi. Ahli statistik dan sosiolog mungkin lebih berani ngomong fenomena tersebut tidak akan pernah terjadi. Jika memang tidak mungkin terjadi, GolPut adalah pilihan yang paling rasional. Ngapain buang ongkos kalau suara kita tidak mempengaruhi hasil Pemilu.

Lalu apa jadinya jika setiap individu bertindak rasional memilih GolPut dalam Pemilu (gimana kalo semua begitu)? Well…, Pemilu nya pasti gagal. Saya anggap gagal karena kalau GolPutnya melebihi 50% maka siapapun yang memperoleh suara terbanyak tetap masih kalah dengan GolPut. Tapi coba kita renungkan pelan-pelan mengapa pertanyaan “gimana kalo semua begitu” itu bisa muncul. Ketika isteri saya menawar beras di pasar, dia murni bertindak rasional untuk mendapatkan beras terbaik dengan ongkos sekecil mungkin, mengapa tak seorang pun terpikir untuk menanyakan: “gimana kalo semua begitu“

Memilih GolPut dan menawar beras di pasar adalah tindakan yang sama-sama rasional, sama-sama mengutamakan rasio benefit per cost alias mendahulukan kepentingan sendiri.

Di pasar, perilaku rasional manusia merupakan landasan utama yang membuat pasar itu sustainable. Pertarungan berbagai kepentingan di pasar menjadikan harga pasar sebagai harga yang paling fair. Sistem pasar justru akan collapse jika para pemainnya tidak mendahulukan kepentingannya sendiri (tidak bertindak rasional), misalnya; pedagang rela jual murah dan merugi demi kepentingan masyarakat umum atau pembeli rela membayar dua kali lipat demi kepentingan petani.

Lain halnya dengan ajang pesta demokrasi Pemilu, kegiatan ini merupakan aksi kolektif sukarela, sama seperti kerja bakti bersihin selokan di kampung. Tidak seperti di pasar, dalam kerja bakti ada peluang untuk tidak ikut kerja tapi tetap bisa menikmati hasil kerja orang sekampung. Kalimat kerennya: dalam voluntary collective action, mudah sekali muncul free rider alias penumpang gratis, yaitu orang rasional yang bolos kerja bakti tapi (tanpa bisa di exclude) tetap ikut menikmati hasil kerja bakti. Disinilah pertanyaan “gimana kalo semua begitu” jadi relevan. Jika setiap individu (warga kampung) cuma mikir bagaimana meminimalkan cost, maka kerja bakti nya tidak pernah terjadi khan?.

Social Dilemma seperti di atas selalu ada dalam setiap civilization. Makin berkurangnya partisipasi rakyat dalam pemilu di semua negara demokrasi antara lain disebabkan oleh persoalan ini. Ada yang bilang dalam pilpres Amerika yang lalu terjadi peningkatan partisipasi. Saya menduga ini karena sentimen kulit hitam pertama (Obama) atau wanita pertama (Hillary) yang membuat romantisme rakyat Amerika mengalahkan rasio.

Romantisme dan sentimen memang efektif mengalahkan akal sehat. Saya pernah terjebak macet di sekitar Senayan karena ulah penonton sepak bola. Penonton ini tumplek di Senayan bukan untuk menikmati pertandingan yang bermutu, karena pada saat yang sama, sebuah stasiun TV menyiarkan live partai paling bergengsi di liga Inggris. Siapapun pasti setuju Manchester United vs Chelsea jauh lebih menarik ditonton daripada Persija vs Persikota. Tujuan masing-masing individu untuk memberi semangat kepada kesebelasan favoritnya pun agak-agak absurd. Saya yakin masing-masing penonton sadar bahwa secara individu teriakan dan tepuk tangannya tidak akan terdengar oleh sang pemain favorit (sekali lagi secara individu). Dia duduk anteng makan kacang dan minum teh botol juga nggak berpengaruh terhadap agregat hingar bingar kelompoknya di stadion. Jadi untuk apa teriak-teriak joget-joget kayak orang kesurupan. Kenapa tidak jadi free rider aja anteng di rumah nonton liga Inggris atau denger siaran pandangan mata kesebelasannya di radio, toh dia tau banget, sudah banyak teman-temannya yang mewakili dia teriak-teriak di stadion.

Adalah benar, output usaha kelompok merupakan total/penjumlahan usaha masing-masing individu. Adalah benar juga bahwa semakin besar kelompok, pengaruh kontribusi individu terhadap output juga semakin sedikit bahkan bisa mendekati nihil.

Solusi terhadap dilema sosial memang melulu datang dari faktor-faktor non teknis, seperti sentimen dan solidaritas. Mental state seperti good feeling, guilty feeling atau perasaan nggak enak sama tetangga lumayan ampuh mencegah warga mbolos kerja bakti. Sayangnya, faktor-faktor tersebut tidak bisa bekerja dalam scope masyarakat yang lebih besar dari sekedar kampung saya atau Persija Fans Club. Kenapa begitu? Karena dalam scope yang nation-wide, konsekwensi free rider nya tidak se”immediate” seperti dalam scope Persija Fans Club. Perasaan nggak enak sama tetangga nya lebih “nonjok” dalam scope kerja bakti ketimbang dalam Pemilu.

Kecintaan pada bangsa, nasionalisme, tribalisme atau mungkin patriotisme sebenernya bisa jadi resep ampuh untuk meminimalkan GolPut. Pendekatan agama pun layak dicoba. Bagaimanapun juga, manusia sudah terbiasa meninggalkan pikiran-pikiran rasionalnya jika harus berhubungan dengan masalah faith. Tapi tentunya tidak seperti cara MUI yang main hajar GolPut itu haram.

Penyebab GolPut tidak melulu karena persoalan rasionalitas seperti yang saya alami. Ada juga yang memilih GolPut karena alasan politik atau karena sudah kehilangan kepercayaan terhadap politisi yang berlaga di Pemilu, rasanya terlalu gegabah jika kelompok ini distigma pendosa. MUI sudah keliwatan took for granted bahwa kepentingan yang bersaing di Pemilu pasti serba luhur dan mulia. Sedemikian luhurnya sehingga tidak berpartisipasi dalam Pemilu adalah haram. MUI mungkin lupa bahwa demokrasi di Jerman pernah memenangkan Hitler. Bukan tidak mungkin, di masa mendatang kandidat yang tersedia cuma dari kalangan atheist, apakah fatwa GolPut haram itu masih berlaku? Menurut saya, mengharamkan free rider lebih “aman” ketimbang mengharamkan GolPut.

Saya jadi inget bapak ekonomi modern asal Inggris, Lord Maynard Keynes. Beliau mengajukan sebuah gagasan bahwa dalam keadaan resesi, pemerintah boleh-boleh saja menjadi lokomotif penciptaan full employment meskipun harus beranggaran defisit alias ngutang. Pada saat Keynes bicara anggaran defisit, beliau juga took for granted bahwa yang namanya pemerintah pasti benevolent alias arif dan bijaksana. Keynes sama sekali tidak mewanti-wanti penyalah-gunaan teorinya jika rezim yang berkuasa kebetulan rezim yang despot. Bagaimanapun juga seorang penguasa pasti ingin terpilih lagi pada term berikutnya, dia bisa saja jor-joran melakukan public spending menggunakan duit utangan untuk program-program populis dan menciptakan lapangan kerja baru yang sudah barang tentu menyenangkan rakyat pemilih.  Bagaimanapun juga hutang tetap harus dibayar. Yang jadi persoalan, biaya untuk mengangsur hutang tersebut tidak pernah ditanggung sepenuhnya oleh rezim yang bersangkuan. Biasanya yang jadi korban adalah rezim berikutnya dan rakyat di masa depan.